Reporter : Novita Intan Sari
Senin, 15 Juli 2013 20:00:00
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan menteri perdagangan dan menteri pertanian untuk kebutuhan pangan nasional dinilai hanya spekulatif saja. Bagaimanapun harga pangan tetap akan tinggi dan kebutuhan pangan nasional tidak pernah seimbang antara permintaan dan pasokan.
"Supply kecil, demandnya banyak sehingga rentan dengan spekulatif," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur dalam keterangan tulis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Senin (15/7)
Menurutnya, persoalan yang paling mendasar, ialah persoalan produksi-distribusi-perdagangan masih tidak dapat ditangani dan diatur dengan baik oleh kedua otoritas perdagangan dan pertanian tersebut.
"Sudah tahu persoalan mendasar itu yang sering menimbulkan persoalan dari tahun ke tahun seperti gula, daging sapi, ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk holtikultura, tapi masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif buktinya harga tetap tinggi dan pangannya langka," tegasnya.
Kedua menteri tersebut juga dinilai masih tidak memahami politik pangan suatu negara yang begitu penting, sementara manajemen logistik pangan negara ini tidak berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional masih saja carut marut.
"Wajar kalau pemimpin negara ini murka terhadap mereka atas kekacauan ini," ungkap dia.
Sebenarnya Komisi VI dan Komisi IV DPR mempunyai peran yang sangat strategis dalam kebijakan pangan. Namun peran strategis itu mandul karena kontrol DPR terhadap permintaan dan penawaran pangan kepada rakyat kurang. Dia juga menyayangkan hak DPR berupa hak anggaran tidak digunakan.
"Harusnya DPR memberikan sanksi kepada kedua kementerian untuk mengurangi anggarannya, karena tidak bisa mengendalikan produksi-distribusi-perdagangan pangan nasional, sehingga berdampak kepada rakyat dengan kurangnya pasokan, kelangkaan dan harga tinggi," jelas dia.
Dengan demikian, diharapkan kebijakan pangan nasional ini seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih tahu plus-minus kebutuhan pangannya. Sebab, penanganan pangan ini sudah terlalu sentralistik oleh kedua kementerian ini sehingga keluhan rakyat terhadap pangan ini berdampak kepada pemimpin tertinggi di negara ini.